Perekonomian Bali Berisiko Tinggi

Oleh I Gusti Bagus Rai Utama

Keanekaragaman industri dalam sebuah perekonomian menunjukkan sehatnya sebuah negara. Jika ada sebuah negara yang hanya menggantungkan perekonomiannya pada salah satu sektor tertentu seperti pariwisata, misalnya, sebagai akibatnya ketahanan ekonomi menjadi sangat berisiko. Ketergantungan pada kedatangan orang asing dapat diasosiasikan hilangnya sebuah kemerdekaan sosial dan pada tingkat nasional, dan sangat dimungkinkan sebuah negara akan kehilangan kemandirian dan sangat tergantung pada sektor pariwisata. Kita tentu masih ingat, ketika Bali mengalami tragedi bom, perekonomian kita nyaris tak berjalan normal akibat kita terlalu mengandalkan industri pariwisata. Mestinya kita memiliki industri alternatif lainnya seperti pertanian, perikanan, atau apalah.

Dalam kondisi tertentu, perekonomian sebuah negara kepulauan kecil dapat dikatakan berisiko jika mereka menggantungkan diri pada satu sektor tertentu melebihi 10% dari total keseluruhan perekonomiannya. Berisiko dalam pengertian jika terjadi krisis atau kelesuan pada sektor tersebut, konsekuensi logisnya adalah akan terjadi kelesuan terhadap perekonomian keseluruhan. Idealnya, terjadinya sebaran merata atas sembilan sektor yang biasa diukur dalam pengukuran PDRB yakni sektor pertanian cs, pertambangan cs, industri pengolahan cs, energy cs, bangunan cs, perdagangan (pariwisata) cs, pengangkutan cs, keuangan cs, dan jasa-jasa.

Coba kita bandingkan dua sektor yang dominan pada perekonomian Bali. Sektor pertanian cs mengalami penurunan secara rata-rata sebesar 0,5%, sementara sektor pariwisata (perdagangan, hotel, dan restoran) mengalami peningkatan 0,5% setiap tahunnya terhadap total PDRB Bali. Jika tren penurunan peran pertanian dan peningkatan peran pariwisata terhadap PDRB tidak dicermati dan diantisipasi dengan baik, maka sangat dimungkinkan pada suatu saat nanti kita akan kehilangan kemandirian sebagai sebuah masyarakat. Sebab Bali akan terlalu tergantung pada pariwisata, sementara modal kedaulatan mandiri, yakni sektor pertanian, perannya semakin lemah.

Meski bukan lagi menjadi sektor yang paling dominan dalam membentuk ekonomi Bali, namun peranan pertanian dalam kesejahteraan penduduk Bali masih dapat dikatakan dominan. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa sebagian besar pekerja di Bali masih mengandalkan pertanian sebagai sumber mata pencarian. Untuk itu, Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan salah satu indikator dalam melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di daerah pedesaan, menjadi indikator penting untuk diperhatikan.

Melihat kondisi di atas, sangat diperlukan adanya rasionalisasi oleh pemerintah terhadap kedua sektor tersebut yakni dengan melakukan pembatasan dan selektif terhadap pembangunan pariwisata. Infrstruktur dan sektor pendukung pariwisata yang terlanjur ada sebaiknya dapat ditingkatkan kualitasnya dengan berbagai program semisal sertifikasi-sertifikasi sembari melakukan pemasaran destinasi yang selektif yang memungkinkan mendatangkan wisatawan yang berkualitas pro pariwisata yang bertanggungjawab.

Pemerintah juga harus mulai memandang secara serius sektor pertanian cs karena bagaimanapun sektor ini masih menjadi tumpuan sebagian besar masyarakat Bali. Sektor pertanian harus segera diberdayakan sebagai sebuah sambutan serius atas ditetapkannya sistem subak sebagai world heritage. Harusnya pembangunan pariwisata diarahkan pada pengembangan pariwisata pro rakyat semisal desa wisata, agrowisata, dan sejenisnya yang dikelola secara serius sehingga masyarakat desa benar-benar dapat diberdayakan.

Majalah Time, Amerika Serikat, dalam edisi 11 Juli 2011, menurunkan sebuah laporan yang sangat menarik mengenai kecenderungan yang sekarang berlangsung di Amerika Serikat mengenai pertanian. Pada sebuah artikel berjudul Want to Make More than a Banker? Become a Farmer!, penulisnya melaporkan bahwa di Amerika Serikat saat ini mulai timbul kesadaran bahwa menjadi petani adalah pekerjaan paling bagus pada abad ke-21. Penghasilan petani meningkat tajam karena kenaikan harga pangan. Pada saat ekonomi secara keseluruhan hanya tumbuh pada laju 1,9%, penghasilan dari bidang pertanian telah meningkat sebesar 27% tahun sebelumnya dan diramalkan akan meningkat lagi sebesar 20% pada tahun berikutnya. Artinya, laporan tersebut dapat menjadi gambaran bahwa negara sebesar Amerika Serikat pun tidak rela mengabaikan sektor pertanian karena begitu besar peran sektor itu terhadap eksistensi dari sebuah negara.

Coba kita beranalogi sebagai berikut: Jikalau tidak ada kunjungan wisatawan ke Bali dan jika kita memiliki cadangan pangan yang cukup untuk masyarakat kita, pastinya perekonomian Bali masih tetap bertahan. Namun akan terjadi hal sebaliknya jika kita tidak memiliki cadangan pangan yang cukup.

Tantangan yang harus dihadapi Bali adalah membuat pertanian menjadi ladang investasi dan jaminan masa depan yang menarik. Harus diakui tantangan itu cukup berat. Persoalannya cukup kompleks, meskipun banyak di antaranya lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang setengah hati, misalnya kebijakan impor produk pertanian yang bersaing langsung dengan produk lokal, mau tidak mau kita harus menghasilkan produk yang berkualitas.

Sebuah ironi bahwa sekarang ini lebih mudah untuk menemukan apel Washington, jeruk dari Tiongkok, beras dari Vietnam, dan barang impor lain di pasar. Terlanjur berubahnya prilaku masyarakat Bali ke arah masyarakat konsumtif juga menjadi tantangan yang amat berat untuk diatasi.

Konsep sebagus Swadesi mesti kembali dipropagandakan untuk menuju masyarkat yang mandiri atas kekuatan kelokalan yang senyatanya. Jika tanah kita hanya menghasilkan jeruk masam kenapa kita harus mempertontonkan jeruk manis yang bukan produksi kita sendiri? Perlu keragamanan sektor perekonomian sehingga perekonomian Bali tidak terlalu berisiko, perlu kerjakeras semua stakeholder pembangunan Bali untuk mewujudkan kemandiran perekonomian Bali ke depan. edisi 1655

Sumber asli Koran Bali Tribune : http://koranbalitribune.com/2012/06/06/perekonomian-bali-berisiko-tinggi/

Perlu Rasionalisasi Pariwisata Bali di Tengah Paradoks Liberalisasi

Oleh I Gusti Bagus Rai Utama

Mengkondisikan Pariwisata Bali sebagai sebuah objek kajian pada sisi-sisi negatifnya terkadang membawa perdebatan yang tidak pernah ada habisnya, namun demikian kajian tersebut mestinya seimbang dengan kajian terhadap dampak positifnya yang terkadang terlalu diagung-agungkan dan pada akhirnya kita terjebak pada sebuah paradok yang sulit untuk diatasi.

Liberalisasi cenderung berbuahkan enclave sehingga tidak adanya interaksi antara pihak yang seharus berinteraksi. Sebagai contoh, kedatangan wisatawan yang dikelola oleh biro perjalanan asing dari origin country di mana mereka menggunakan maskapai penerbangan milik perusahaan mereka sendiri, kemudian mereka menginap di sebuah hotel yang di miliki oleh manajemen chain dari warga mereka sendiri, berwisata dengan armada dari perusahaan chain milik pengusaha mereka sendiri, dan dipramuwisatakan oleh pramuwisata dari negerinya sendiri, dan sebagai akibatnya masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat ekonomi secara optimal atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Kita mestinya berhati-hati dengan dampak negative enclave ini karena sulit sekali untuk diukur namun akibatnya sungguh lebih kejam dari sebuah tindak korupsi karena sistemnya telah dikorupsi dan akibatnya sangat mungkin kita akan hanya menjadi pononton di negeri sendiri. Coba kita telusuri salah satu saja dari sekian banyak kemungkinan enclave, misalnya seberapa banyak orang Bali yang bisa menjadi pramuwisata mandarin? Di mana wisatawan China atau Taiwan biasanya berbelanja?, travel mana yang mereka gunakan? Ke mana mereka berwisata selama di Bali?

Contoh lainnya, banyaknya vila liar yang menantakan rendahnya rasionaliasi pembangunan di Bali akibat kebebasan terhadap investor yang berselimut pada globalisasi dan kemampuan financial yang cenderung menggusur masyarakat lokal.

Tanpa disadari ternyata pembangunan sektor pariwisata yang berstandar internasional dapat menjadi beban biaya tersendiri bagi pemerintah dan cenderung akan dibebankan pada sektor pajak dalam artian untuk membangun infratruktur tersebut, pendapatan sektor pajak harus ditingkatkan artinya pungutan pajak terhadap masyarakat harus dinaikkan. Pembangunan pariwisata juga mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas bandara, jalan raya, dan infrastruktur pendukungnya, dan tentunya semua hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sangat dimungkinkan pemerintah akan melakukan re-alokasi pada anggaran sektor lainnya seperti misalnya pengurangan terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan.

Sekarang yang menjadi pertanyaannya, mana lebih penting? Apakah pembangunan bandara kelas internasional lebih penting dari pembangunan infrastruktur perdesaan? Sangat sulit kita tentukan dan mungkin Bali berada pada kondisi ini jika kita bandingkan terhadap ketimpangan pembangunan antara kabupaten. Bali selatan seolah-olah terlalu maju dan modern, namun utara dan barat masih nampak melarat.

Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun, inflasi yang pastinya akan berdampak negatif bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional. Pembangunan pariwisata juga berhubungan dengan meningkatnya harga sewa rumah, harga tanah, dan harga-harga property lainnya sehingga sangat dimungkinkan masyarakat lokal tergusur ke daerah pinggiran. Sebagai konsekuensi logis, biaya pendidikan, dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya justru akan menjadi sulit bagi penduduk lokal. Hal ini juga sering dilupakan dalam setiap pengukuran manfaat pariwisata terhadap perekonomian pada sebuah negara.

Bagaimana dengan Bali? Bisakah orang Bali membeli tanah di tempat strategis? Jika ada, mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak dan kecenderungannya justru orang Bali yang menjual tanahnya yang strategis kemudian pindah ke daerah pinggiran yang pastinya kurang strategis.

Keanekaragaman industri dalam sebuah perekonomian menunjukkan sehatnya sebuah negara. Jika ada sebuah negara yang hanya menggantungkan perekonomiannya pada salah satu sektor tertentu seperti pariwisata misalnya, sebagai akibatnya ketahanan ekonomi menjadi sangat berisiko tinggi. Ketergantungan pada kedatangan orang asing dapat diasosiasikan hilangnya sebuah kemerdekaan sosial dan pada tingkat nasional, sangat dimungkinkan sebuah negara akan kehilangan kemandirian dan sangat tergantung pada sektor pariwisata. Ketika Bali mengalami tragedi bom, perekonomian kita nyaris tak berjalan normal akibat terlalu mengandalkan industri pariwisata. Mestinya ada industri alternatif lainnya seperti pertanian, atau perikanan atau apalah.

Campur Tangan Pemerintah

Diperlukan campur tangan pemerintah pada semua level struktur yang memungkinkan terjadi dampak negatif tersebut. Pemerintah harus waspada terhadap leakages, enclave dan neo-liberalisasi yang dibonceng oleh globalisasi pariwisata, dan harus diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan terjadinya leakages atau enclave. Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa penanaman modal asing pada sektor pariwisata dan kerja sama antara perusahaan-perusahaan domestik dan asing harus dilakukan dalam hubungan regional, dan dilakukan secara selektif untuk pembangunan yang bersifat keharusan seperti (1) modernisasi yang dilakukan secara komprehensif pada sistem yang transparan khususnya yang berkaitan dengan design dan engineering, equipment dan supplies (2) Menghindari adanya peluang terjadinya tindak korupsi pada contract manufacturing. (3) melakukan regulasi pembatasan dan rasionalisasi. (4) melakukan legal protection khususnya untuk rekanan perusahaan pariwisata asing pada marketing dan distrubusi dan logistik.

Pemerintah juga dapat meminimalkan terjadinya external leakages dengan cara membuat model kontrak kerja sama bagi perusahaan pariwisata dengan investor asing dan supplier dengan perjanjian atau kesepakatan internasional yang berpihak pada sektor pariwisata regional atau domestik. Pemerintah harus juga dapat menyediakan sistem yang mendorong pemberdayaan tenaga kerja lokal, sehingga mendorong adanya inovasi pada industri pariwisata. Pemerintah juga harus dapat menjamin keberlanjutan pemasaran destinasi, pembangunan infrastruktur fisik yang baik dapat menciptakan efisiensi distribusi barang dan jasa dalam negeri dan menjamin iklim bisnis yang kondusif dengan menjamin adanya stabilitas politik dan keamanan yang terjamin, dan pada akhirnya pembangunan pariwisata harusnya dapat menciptakan terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik bagi semua stakeholder pariwisata. Jika usaha-usaha tersebut telah dilakukan oleh pemerintah? yang mesti dilakukan adalah pengawasan atas penerapannya.

Penulis, Dekan Fakultas Ekonomika dan Humaniora Universitas Dhyana Pura, Mahasiswa S3 Pariwisata Unud

Sumber asli: http://balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=26&id=65830

Korupsi lebih Kejam dari Terorisme (2)

Oleh I Gusti Bagus Rai Utama

Pemberantasan Korupsi? Dari mana memulainya? Tak seorang pun dapat mengubah dunia ini jika tidak dimulai dari diri sendiri. Gerakan perubahan diri dapat dimulai saat ini juga. Setidaknya gerakan anti korupsi dapat dimuali dari berbagai dimensi; dimensi budaya, hukum, politik, sosial, agama, bahkan mungkin dari dimensi ilmu kedokteran, misalnya.

Kebiasaan toleran dan permisif terhadap korupsi akan menjadi akumulasi layaknya bola salju yang menggelinding dan semakin lama akan semakin besar. Korupsi bahkan lebih kejam dari terorisme dan penyakit menular seperti HIV/AIDS, dan tidak salah jika kakek/nenek kita menyebut penyakit kulit yang menular disebut dengan penyakit kurap (Bahasa Belanda corruptie, atau Bahasa Inggris corrupt).

Strategi Pemberantasan Korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi yang terpadu dalam kurikulum sebagai sebuah matakuliah wajib. Pemberian pendidikan anti korupsi paling mungkin dimulai dari tingkatan perguruan tinggi dengan harapan agar mahasiswa mampu menjelaskan arti kata dan definisi korupsi secara tepat dan benar, mampu menjelaskan sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan benar, mampu menjelaskan bentuk-bentuk korupsi dan perilaku koruptif dengan benar, mampu membedakan bentuk tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif, mampu menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat, dan mampu mengevaluasi dan memahami berbagai bentuk tindak korupsi dan perilaku koruptif.

Jika korupsi adalah extra ordinary crime maka diperlukan tindakan yang luar biasa

Saat ini kita memerlukan kebangkitan nasional dalam bentuk kebangkitan gerakan anti korupsi! Ucapkan selamat datang generasi muda anti-korupsi, dan pastikan bahwa Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi.

Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Kerugian negara akibat korupsi mencapai 40% dari dana APBN per tahun dan terjadi secara terus menerus tanpa terbendung. Siapa yang menikmati? Transparansi Internasional (TI) Indonesia mencatat kalau uang rakyat dalam praktik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menguap oleh prilaku korupsi.

Dwipoto Kusumo dari Transparansi Internasional (TI) Indonesia mengatakan mengatakan, Sekitar 30 sampai 40 persen dana menguap karena dikorupsi. 70% dari praktik korupsi terjadi pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (Bangkapost 30 Juli 2011). Lebih lanjut dipaparkan, jika 40% dana APBN per tahun yang hilang tersebut tidak terjadi, maka akan ada sekolah gratis sampai perguruan tinggi, biaya kesehatan gratis, perumahan murah, kenaikan pendapatan, listrik murah, modal usaha rakyat, air bersih siap minum, transportasi umum bagus, jalanan dan jembatan bagus, rel kereta ganda seluruh pulau besar, fasilitas umum dan sosial bagus, lebih banyak bandara dan pelabuhan, industri tumbuh, jaminan sosial bagi seluruh rakyat, alutsista cukup dan dalam kondisi baik dan baru, hutang negara bisa diselesaikan dan lain-lain yang tentunya akan semakin menyejahterakan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan martabat bangsa.

Gerakan Simultan!

Gerakan Simultan Anti Korupsi dapat dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan kerjasama internasional antarnegara dan International NGOs. Pembentukan lembaga anti korupsi di beberapa negara seperti di Hongkong (Independent Commission against Corruption ICAC); di Malaysia ada the Malaysia Anti-Corruption Comission (MACC); di Indonesia ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Memperbaiki kinerja lembaga peradilan; Di tingkat departemen pembentukan lembaga audit; Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik; Pemantauan kinerja Pemerintah Daerah; Pemantauan kinerja Parlemen (DPR dan DPRD).

Saat ini hukum di Indonesia anggap semakin mandul sehingga tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saja. Diperlukan berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering misalnya, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU yang mengatur mengenai pers yang bebas. Pengembangan mekanisme untuk masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi; Pengaturan penggunaan electronic surveillance. Untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu instrumen Kode Etik atau Code of Conduct yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif, maupun code of conduct bagi aparat lembaga peradilan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan LP (DIKTI, 2012).

Karena begiitu rumitnya permasalahan korupsi, upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Sehingga diperlukan strategi pemberantasan korupsi yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti-korupsi di masyarakat dan gerakan tersebut harusnya dimulai dari mahasiswa sebagai agen perubahan dan kebangkitan bangsa karena di pundak mahasiswalah kekuasan dan jabatan di masa depan dipertaruhkan. Dan sudah seharusnya gerakan anti korupsi dipadukan dalam kurikulum di semua program studi secara wajib mengingat masifnya kondisi korupsi di indonesia. edisi 1641

I Gusti Bagus Rai Utama, SE., MMA., MA., Dekan Fakultas Ekonomika dan Humaniora Universitas Dhyana Pura Bali.

Sumber asli: http://koranbalitribune.com/2012/05/21/korupsi-lebih-kejam-dari-terorisme-2/

Korupsi lebih Kejam dari Terorisme (1)

Oleh I Gusti Bagus Rai Utama

Bisa jadi, kini kata korupsi menjadi salah satu kata yang paling banyak diucapkan di Indonesia. Tiap hari kita mendengarnya di media massa. Tapi sangat jarang media memuat bagaimana cara meminimalkan, menghingdari, atau menolak tindakan korupsi. Tulisan ini mencoba memarkan faktor-faktor yang berhubungan dan yang mungkin dapat memicu tindakan korupsi.

Seharusnyalah kita, bangsa Indonesia, malu memiliki negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan. Pernyataan ini dapat dijelaskan oleh fakta berdasarkan corruption perception index 2009 Indonesia bertengger pada ranking 111 dengan skor 2,8 (padahal angka terbersih adalah 10) bersama negara Djibouti, negara republik di Afrika timur laut, yang belum dikenal oleh banyak orang. Lalu bagaimana corruption perception index 2012? Coba anda tebak, apakah kita bertambah bersih atau malah kian korup?

Beberapa faktor penyebab tindak korupsi dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal sangat dimungkinkan oleh sebab prilaku materialistis dan konsumtif manusia zaman kapitalis ini. Hal itu menyebabkan orang-orang yang memiliki kuasa atau jabatan menjadi semakin tamak dan rakus. Moral kurang kuat menghadapi godaan juga menjadi menyebab yang cukup kuat seseorang berbuat korup. Sifat malas namun ingin dapat hasil besar, kurangnya keteladanan para pemimpin, nyaris menjadi tontotan tiap hari. Sementara rendahnya gaji para pegawai negeri dan swasta juga dapat mendorong terjadi tindakan korupsi, ditambah lagi mekanisme pengawasan yang kurang ketat dalam organisasi pemerintahan atau swasta.

Kondisi lingkungan sebuah organisasi atau lembaga juga mendorong terjadinya seseorang yang tidak memiliki hasrat untuk korupsi akhirnya terpaksa terseret juga oleh arus lingkungannya yang terlanjur kompromi terhadap kebiasaan korupsi. Fakta internal lainnya juga diindikasikan oleh lemahnya keimanan, rendahnya kejujuran, kurannya rasa malu, dan rendahnya penerapan etika berorganisasi atau bermayarakat.

Faktor external yang mendorong hasrat untuk melakukan tindakan korupsi dapat disebabkan oleh money politic yang cenderung menghasilkan pemimpin korup. Pemimpin yang terpilih karena uang cenderung berusaha mendapatkan uang untuk mengembalikan yang telah dikeluarkannya. Penegakan hukum yang lemah, serta perundang-undangan yang dibuat asal-asalan juga menjadi faktor penyebab dominan suburnya tindakan korupsi di Indonesia (DIKTI, 2012).

Extra ordinary crime for corruption

Korupsi identik dengan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, suap, amoral, kotor, dan pastinya korupsi bukanlah sebuah budaya malainkan sebuah tidakan yang tidak beradab yang lebih kejam dari terorisme.

Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Bukankah hal tersebut lebih kejam dari terorisme?

Di Indonesia, dengan meminjam istilah kedokteran, korupsi telah mamasuki stadium lanjut dan kronis, bahkan korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dengan dampak buruk yang luar biasa pula, untuk itu kita memerlukan tindakan luar biasa (salah satunya adalah KPK).

Pemberantasan korupsi dapat terdiri dari penindakan dan pencegahan. Saat ini upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang holistik dan simultan dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Kita semua harus menjadi subjek pemberantas korupsi, dan menurut PP 71 Th. 2000 disebutkan bahwa peran serta masyarakat adalah peran aktif yang dapat perorangan, ormas, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat (KPK).

Tidak dapat dimungkiri lagi, peran pemuda atau mahasiswa telah tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai kelompok masyarakat yang paling ampuh untuk dapat melakukan perubahan. Kebangkitan Indonesia yang terkerucut dalam sumpah pemuda 1928 adalah tonggak sejarah lahirnya NKRI, Lahirnya Orde Baru yang kala itu adalah baik dan benar juga diperankan oleh kelompok pemuda atau mahasiswa. Saat lahirnya Era reformasi lagi-lagi mahasiswa berada pada barisan terdepan. Pada kondisi saat ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting karena perguruan tinggilah yang akan mencetak generasi yang semestinya telah dibekali senjata anti korupsi. Pemberantasan korupsi, terutama pencegahan, perlu melibatkan peran serta masyarakat, termasuk. Mahasiswa mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi.

Mestinya, perguruan tinggi menjadi pendorong gerakan pencegahan korupsi, dan gerakan tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai cara dan metode, seperti pendidikan anti korupsi dengan mewajibkan pemimpin mahasiswa untuk mengikuti pendidikan anti korupsi, mendorong adanya pendidikan anti korupsi di kampus, mengadakan seminar anti-korupsi, adanya materi pendidikan anti-korupsi untuk perguruan tinggi. Sementara metode yang dapat digunakan adalah dengan kampanye gerakan anti korupsi, melalui pembuatan media prograganda seperti baliho, spanduk, dan poster, pembuatan media on-line untuk mengkampanyekan ujian bersih, menanamkan nilai kejujuran/ujian bersih pada tingkatan mahasiswa.

Dari mana memulainya? Tak seorang pun dapat mengubah dunia ini jika tidak dimulai dari diri sendiri. Gerakan perubahan diri dapat dimulai saat ini juga. Setidaknya gerakan anti korupsi dapat digerakkan dari berbagai dimensi; dimensi budaya, hukum, politik, sosial, agama, bahkan mungkin dari dimensi ilmu kedokteran, misalnya. edisi 1640

I Gusti Bagus Rai Utama, SE., MMA., MA., Dekan Fakultas Ekonomika dan Humaniora Universitas Dhyana Pura Bali.

sumber: http://koranbalitribune.com/2012/05/18/korupsi-lebih-kejam-dari-terorisme-1/

KEJUJURAN PROFESI PENDOBRAK BOBROK MORAL BANGSA MENUJU KEBANGKITAN INDONESIA

Oleh

I Gusti Bagus Rai Utama

Pada jaman modern saat ini, hegemoni suku mayoritas, agama mayoritas, politik mayoritas sebenarnya tidak hangat lagi kita bicarakan jikalau kita mampu mengimplentasikan konsep Plato, konsep Catur Warna ala Hindu, konsep talenta dan karunia ala kaum Kristiani. Dimana sebenarnya letak mis-implentasinya? Padahal tingkat pendidikan lebih tinggi secara kuantitas jika kita bandingkan dengan generasi sebelumnya pada sebagaian besar masyarakat kita.

Plato telah mengajarkan sebuah kebangkitan peradaban umat manusia akan penghormatan pada setiap profesi pada sebuah masyarakat untuk menciptakan sebuah perdamaian. Golongan pemerintah baiklah mereka dapat memerintah dengan baik bukan berdagang, begitu juga kelompok prajurit baiklah mereka menjaga keutuhan bangsanya tanpa harus ingin ikut memerintah, golongan pedagang baiklah mereka berdagang tanpa harus ingin berpolitik, begitu juga golongan petani baiklah mereka bekerja dengan baik untuk sebuah pekerjaan mulia agar umat manusia ini dapat bertahan hidup oleh buah tangannya. Sementara pada konsep catur warna sebenarnya telah mengajarkan hal yang mulia untuk perdamaian dan kemakmuran umat manusia namun sangat disayangkan implementasi konsep sebagus catur warna tersebut berubah menjadi konsep buta warna dan eksistensi warna semakin tidak jelas. Begitu juga konsep yang diajarkan oleh Paulus nyaris sama dengan Plato dan Catur warna ala Hindhu, dimana Paulus juga mengajarkan pada umat manusia agar setia terhadap talenta dan karunia yang telah dianugerahkan kepada umat masing-masing; seorang guru baiklah ia mengajar dengan bijaksana, seorang pendoa baiklah ia dengan setia selalu mendoakan keselamatan seluruh umat manusia tanpa harus memandang pahala material yang akan dia terima.

Ide-ide mengenai terbentuknya dan berkembangnya sebuah negara tentu bukan sebuah tema yang

menarik apabila dibandingkan dengan kajian politik kontemporer seperti terbentuknya masyarakat madani (civil society), demokratisasi, pelaksanaan rule of law, clean government dan good governance, dan sebagainya (Fadil, 2012). Meningkatnya jumlah politisi korup, hakim korup, politisi mesum, guru sesat, pendeta berbisnis, polisi kriminil adalah sebuah gambaran bahwa mereka belum memahami fungsi dan hakekat dari sebuah profesi atau talenta atau karunia yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Bulan Mei ini adalah bulan yang baik untuk kita jadikan bulan perenungan agar kita dapat bangkit lagi menjadi sebuah bangsa yang terhormat layaknya ala zaman Sri Wijaya ataupun Majapahit.

Setidaknya ada tiga gerakan yang dapat dipertimbangkan untuk mewujudkan kebangkitan bangsa menuju cita-cita sebuah bangsa yang terhormat, yakni; gerakan enough is enough artinya gerakan penyadaran diri agar setiap kita umat manusia sadar bahwa setiap manusia telah diberikan berkah yang telah disesuaikan dengan kerja yang telah kita lakukan; gerakan berikutnya adalah takut akan Tuhan yang dapat kita wujudkan dengan memupuk sesering mungkin kadar keimanan kita kepada Tuhan melalui aktivitas keagamaan yang kita anut masing-masing; gerakan selanjutnya adalah gerakan kejujuran profesi.

Sementara Socrates menawarkan untuk muwudkan masyarakat yang adil haruslah sebuah masyarakat dipimpin oleh seseorang yang bijaksana artinya para pemimpin bijaksanalah yang akan mampu mengarahkan masyarakatnya dengan baik dan optimal. Pemimpin yang menghormati profesi dan kejujuran terhadap profesinya juga dianggap mampu mendorong masyarakatnya untuk berlaku jujur dalam setiap pekerjaannya. Pemimpin yang adil dan tidak berpihak pada yang besar saja juga dianggap dapat mendorong terjadinya kebangkitan akan kebanggaan pada sebuah profesi. Kelompok yang besar baiklah mengayomi yang kecil, yang kuat baiklah ia mau memberdayakan yang kecil.

Gerakan reformasi yang mulia ini hanya melahirkan sebuah kontradiksi terhadap pembangunan manusia bangsa ini. Saat ini, justru semakin sulit untuk dapat membedakan mana kaum militer, mana kaum sipil, mana kaum pedagang, mana kaum buruh, dan sebagainya karena mereka sama beringasnya, dan sama kejamnya. Peristiwa Mesuji Lampung, peristiwa bentrok massa di Solo, peristiwa penyegelan rumah ibadah di beberapa kota adalah bukti sebuah kontradiksi sebuah gerakan reformasi.

Kebebasan demokrasi saat ini telah menciptakan manusia-manusia yang pragmatis, karena pemahaman terhadap sebuah profesi hanya dianggap sebagai sebuah keuntungan yang diharapkan dapat memperkaya dan memegahkan diri secara lahiriah semata. Contoh nyata, jangan harap akan ada pejabat masuk kampung dan mengunjungi kelompok masyarakat miskin jikalau tidak digelar pemilu atau pilkada misalnya sebagai sebuah kebobrokan masyarakat yang teramat parah. Bantuan bencana alam yang dikorup sebuah ironi sifat luhur manusia jauh dibawah level se-ekor binatang.

Lebih parah lagi, ada pemimpin bejad, korup, dan tirani pada kelompok yang dianggap tak berdaya akhir-akhir ini juga menjadi protret suram dan kelam masyarakat kita saat ini. Sebagai contoh misalnya masih terjadinya pembiaran atas penyegelan rumah ibadah pada kelompok minoritas tertentu telah menjadi gambaran bahwa pemerintah kita hanya berpikir cari aman dan hanya menyelamatkan kekuasaannya semata dan hal tersebut sangat jauh dari karakter seorang pemimpin bijaksana. Gerakan pembangunan manusia seutuhnya yang pernah kita dengar tempo dulu mungkin lebih baik kita gerakkan lagi agar kita dapat menjadi manusia yang manusia, manusia yang tidak memiliki sifat binatang, manusia yang selalu sadar bahwa manusia harus utuh secara roh, jiwa, dan raga untuk dapat berkata dengan baik, berpikir dengan akal sehat, dan bertindak dengan budi yang luhur.

Penulis: I Gusti Bagus Rai Utama, SE., MMA., MA. adalah Dekan Fakultas Ekonomika dan Humaniora Universitas Dhyana Pura Bali, Mahasiswa S3 Pariwisata Universitas Udayana Bali.

Sumber: http://balipost.realviewdigital.com/default.aspx?iid=62776&startpage=page0000006#folio=6

Program e-KTP Berpotensi Gagal

Oleh I Gusti Bagus Rai Utama

Proyek e-KTP yang menelan dana Rp 5,9 triliun dan seharusnya sudah dimulai pelaksanaannya Agustus 2011 lalu itu, berpotensi gagal (ICW, 2011). Potensi kegagalan program e-KTP sangat besar, khususnya yang berhubungan dengan peran aksiologisnya, mengingat ketidaksiapan sebagaian besar masyarakat terhadap peranan dan fungsi e-KTP tersebut. Selain hal tersebut, otonomi kabupaten juga akan berpotensi mengurangi peran dan fungsi e-KTP sebagai sebuah catatan kependudukan yang mestinya berlaku secara nasional.

Lalu apa kegunaan e-KTP? Mestinya pemerintah mampu menjelaskan arti penting e-KTP dalam kaitannya dengan interaksi masyarakat dalam berbisnis dan mendapatkan pelayanan pada institusi pemerintah seperti rumah sakit, kantor pajak, imigrasi, penerbangan, dan institusi lainnya termasuk institusi swasta yang berhubungan dengan funsgi e-KTP layaknya sebagai single identity number.

Pertanyaannya, apakah semua institusi tersebut memiliki sistem dan alat yang kompatibel dengan e-KTP? Jika belum, apa solusinya? Jika ya, apakah sistem pendukung yang digunakan sudah dapat dipahami oleh semua pihak?

Saat ini, perkembangan sistem informasi telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikandalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen pemerintahan maupun swasta, baik pada tingkat operasional maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini jugatelah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari para pimpinan di lembaga pemerintahan dalam pengambilan keputusan, mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini agar dapat digunakannya dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Pembentukan e-KTP diindikasikan sebagai hal pertama yang harus direalisiakan dalam pengelolaan database kependudukan. Namun ide dan maksud bagus tidaklah cukup untuk menyukseskan program e-KTP tersebut. Apa lagi usaha ini baru kali pertama dilakukan. Karena itu, potensi mengalamai kegagalan masih sangat besar. Sekarang yang menjadi persoalan mendasar adalah persoalan aksiologis dari e-KTP tersebut. Apa fungsinya, untuk apa, dan untuk siapa?

Secara teoritis, fungsi sebuah sistem informasi diarahkan agar setiap organisasi dapat memanfaatkan database dan jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronis. Mestinya e-KTP juga diarahkan untuk fungsi tersebut. Bersamaana dengan itu, mestinya masyarakat juga diberi pemahaman agar mereka memiliki satu pengertian tentang sistem informasi yang terkandung pada e-KTP dan apa kegunaan dasar dari e-KTP tersebut.

Jika hingga batas akhir input data masih belum rampung juga, pihak yang diberi tugas dan wewenang harus dapat menguraikan hambatan-hambatannya dan mampu mengidentifikasi struktur hirarki hambatan-hambatan tersebut sehingga penundaan penerapan e-KTP dapat dipersingkat.

Dalam kondisi tertentu, sebagai aplikasi sebuah keterbukaan pemerintah, mestinya pemerintah yang terkait juga mampu menjelaskan berbagai risiko, khususnya terkait dengan kerentanan dan gangguan teknologi informasi dalam sistem informasi yang berhubungan dengan penerapan e-KTP. Pemerintah juga harusnya mampu menguraikan unsur-unsur pengendalian dalam sistem informasi untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan (errors), interupsi pelayanan, dan kejahatan terhadap pemanfaatan e-KTP tersebut.

Selain hal teknis tersebut, pemerintah juga dituntut untuk mampu menjelaskan mengenai dampak perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang berhubungan dengan e-KTP terhadap etika dan lingkungan sosial masyarakat pengguna, memahami bagaimana etika berhubungan dengan sistem informasi, dan mengenali peran etika dalam organisasi serta perlunya penerapan budaya etika.

Manfaat untuk pemerintah? Sudah pasti e-KTP tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan, pengendalian, serta pengawasan terhadap database kependudukan. Namun masih ada yang mungkin kita ragukan: Apakah pemerataan SDM pengelola database e-KTP telah memadai? Apakah sistem proteksi antivirus misalnya telah memadai terhadap serangan para hacker? Mungkin kita masih ingat kasus jebolnya database pemilu karena amburadulnya pengelolaan.

Pesimisme ini hendaklah menjadi poin penting untuk kita jadikan list point apakah kita telah menyiapkan hal-hal tersebut? Bagaimana sistem backup database-nya? Indonesia dengan penduduk ber-KTP lebih dari 100 juta adalah sebuah entitas database yang sangat besar, pasti berbeda efektivitas alat dan sistemnya jika dibandingkan dengan Negara Jerman, misalnya, yang berpenduduk tidak sebesar Indonesia.

Manfaat untuk aktivitas bisnis? Sudahkan pemerintah mempertimbangankan bahwa e-KTP bermanfaat untuk kegiatan bisnis masyarakatnya? Jika belum terjadi sinkronisasi, siapa yang harus menyesuaikan, bagaimana metode penyesuaiannya? Apakah pemerintah mempunyai anggaran yang cukup untuk itu? Jika tidak, apa solusinya? Misalnya saja, jika semua perusahaan harus memiliki cardreader dan sistem pembaca e-KTP? Siapa yang akan menyediakan? Jika hal-hal tersebut belum dapat diatasi, peran e-KTP akan sama nasibnya dengan KTP konvensional saat ini yang hanya memiliki peran sebagai kartu tanda penduduk saja.

Manfaat untuk masyarakat? E-KTP mestinya berguna bagi masyarakat secara komunitas maupun individu. Masyarakat belum banyak memahami fungsi dan keguanaan dari e-KTP tersebut. Bagaimanakah jika terjadi kehilangan, bagaimana mekanisme dan masa berlakunya? Apakah sistem e-KTP akan berbenturan dengan sistem kendali krama/warga dalam wilayah desa pekraman tertentu? Apakah e-KTP juga dapat berfungsi untuk keperluan lainnya seperti kartu pemilih pada Pemilukada atau Pemilu? Mestinya ya, sehingga idealisme pembentukan e-KTP tersebut dapat mendekati kenyataan yang pada akhirnya dapat pengurangi biaya atau belanja pemerintah yang tidak perlu.

I Gusti Bagus Rai Utama, SE., MMA., MA., Dekan Fakultas Ekonomika dan Humaniora Universitas Dhyana Pura Badung./edisi 1631

Sumber: http://koranbalitribune.com/2012/05/08/program-e-ktp-berpotensi-gagal/

Saatnya Melirik WisatawanSenior

Saatnya Melirik Wisatawan Senior

Oleh I Gusti Bagus Rai Utama

Wisatawan senior adalah wisatawan lanjut usia yang berumur 55 tahun atau lebih. Kriteria umur yang digunakan mengacu pada kriteria istilah senior atau older tourist di Amerika Serikat (Clench, dalam Petterson, 2006). Pemerintah Indonesia mengganggap wisatawan senior adalah pangsa pasar yang cukup penting karena beberapa alasan, di antaranya adalah: Ilmu pengetahuan kesehatan yang berkembang pesat menjadikan semakin besar peluang hidup lebih lama bagi para lansia yang menyebabkan jumlah kaum ini bertambah besar. Sebab lainnya adanya tunjangan penghasilan dari sistem pensiun yang baik akan dapat menyebabkan kelompok usia ini memiliki daya beli yang lebih baik. Kelompok ini biasa dikenal dengan istilah DINKS (Double Income No Kids) dan pada fase usia ini, pola berwisata biasanya dilakukan dalam waktu panjang karena waktu luang yang dimilikinya cukup panjang (News Letter Pemasaran Pariwisata Indonesia, 2011)

Membaca potensi tersebut, pemerintah telah memberikan kemudahan izin tinggal bagi para lansia sebagai antisipasi untuk memperhatikan kebutuhan wisatawan lanjut usia dari luar negeri yang dewasa ini jumlahnya semakin bertambah sehingga diharapkan mereka akan tinggal lebih lama di Indonesia. Saat ini, sebagian perusahaan bidang pariwisata Indonesia mulai lebih serius melirik potensi pasar ini. Untuk mengantisipasi kecenderungan pasar di masa depan, yakni semakin banyaknya konsumen wisatawan lanjut usia yang berlibur di Indonesia, maka Pemerintah RI menetapkan kebijakan bagi wisatawan lanjut usia yaitu dengan mengijinkan mereka untuk bisa tinggal lebih lama di Indonesia. Kebijakan pemerintah tersebut memungkinkan kelompok wisatawan ini diijinkan untuk tinggal di Indonesia selama satu tahun. Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam SK Menteri Kehakiman No. M-04-12.01.02/1998.

Kesungguhan pemerintah dalam menyambut wisatawan senior mancanegara tersebut, mestinya juga didukung oleh semua pihak, termasuk kalangan akademisi dalam bentuk penelitian empiris terhadap keberadaan wisatawaan senior saat ini. Fakta lain yang mendukung bahwa segmentasi wisatawan senior merupakan segmen pasar yang baik, dapat dipaparkan fakta-fakta sebagai berikut: pertumbuhan wisatawan senior yang berkebangsaan Amerika Serikat, Kanada, dan Australia mengalami peningkatan khususnya dari kelompok pensiunan. Di Amerika Serikat, pertumbuhan wisatawan senior mengalami perningkatan tertinggi, dimana wisatawan yang berumur 55 tahun telah mencapai 41% dari total penduduk Amerika Serikat, dari 41% tersebut, 28% mereka berwisata ke luar negeri. Sementara yang berkebangsaan Kanada yang berumur 55 tahun ke atas telah melakukan perjalanan wisata ke luar negeri sebesar 25% dari total penduduknya pada tahun 2000. Sementara di Jepang, 12 juta orang telah yang berumur 65 tahun ke atas, dan diperkirakan melakukan perjalanan ke luar negeri sebesar 7,6% pada tahun 1990 (Clench, dalam Petterson, 2006).

Sementara, wisatawan senior di Australia pada tahun 2002 diperkirakan mencapai 22% dari total wisatawan domestik di Australia dan diperkirakan membelanjakan uangnya 895 juta dolar per tahun dan mereka biasanya berlibur rata-rata selama 5,5 hari. Ditemukan juga, wisatawan senior Australia lebih menyukai daerah yang masih alami dan yang masih memiliki arti sejarah, kemungkinan Bali salah satunya. (Petterson, 2006).

Jika melihat di kawasan lainnya, di Eropa Utara jumlah kaum senior yakni yang berumur 65 tahun ke atas, telah mengalami peningkatan 16,2% jika dibandingkan tahun 1960. Wisatawan senior Jerman dan Inggris merupakan pangsa pasar wisatawan domestik dan internasional terbesar. Sementara wisatawan senior di kawasan Skandinavia dan Spanyol, memperlihatkan kecenderungan berwisata yang paling tinggi dibandingkan wisatawan senior di kawasan Eropa lainnya. Sedangkan di Inggris jumlah penduduk yang berada pada kelompok senior antara 55 hingga 59 tahun mencapai 31% pada tahun 2005 dan dari 31% kaum senior tersebut, 17,4% hingga 18,1% melakukan perjalanan wisata ke luar negeri (Petterson, 2006).

Di kawasan Asia, penduduk Jepang yang tergolong senior berumur 50 tahun keatas pada tahun 2025 diperkirakan mendekati angka 15 juta atau 23% dari total penduduknya. Kaum senior Jepang biasanya memiliki pendapatan yang lebih mapan dan memiliki waktu luang yang lebih banyak sehingga memungkinkan mereka berlibur lebih lama ke luar negeri jika dibandingkan kaum mudanya (Petterson, 2006). Lain halnya di Taiwan, saat ini penduduk senior 60 tahun ke atas telah mencapai 12% dan diperkirakan akan naik menjadi 20% pada tahun 2033 (Petterson, 2006). Secara rinci, potensi pertumbuhan wisatawan senior secara internasional dapat ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel Trend Potensi Wisatawan Senior Internasional

Catatan: Umur lebih dari 64 Tahun, kondisi tahun 2006

Sumber: www.statistik.ptkpt.net dan Petterson.

Bagi Bali, negara pemasok wisatawan terbesar saat ini ternyata memiliki komposisi kaum senior yang cukup besar seperti nampak pada tabel di atas dengan rata-rata 27% pada setiap komposisi penduduknya.

Berbekal sejarah pariwisata yang cukup panjang, destinasi pariwisata Bali telah dinyatakan sebagai destinasi pariwisata budaya dan hal tersebut berkaitan dengan preferensi wisatawan senior, biasanya kaum tersebut menyukai perjalanan wisata budaya. Potensi besar namun kesiapan destinasi masih sangat diragukan, jika ingin memenangkan persaingan, hal-hal yang berkaitan dengan preferensi wisatawan senior mestinya dipersiapkan sebaik mungkin. edisi 1624

I Gusti Bagus Rai Utama, SE., MMA., MA, Dekan FE Universitas Dhyana Pura Badung, Mahasiswa S3 Pariwisata Unud

Sumber: http://koranbalitribune.com/2012/04/30/saatnya-melirik-wisatawan-senior/

Kemiskinan-Pendidikan-Kebodohan

April 10, 2012 at 4:50 am | Posted in Artikel | Leave a comment

Keberlanjutan Pembangunan PariwisataBali

February 13, 2012 at 1:37 am | Posted in Artikel | Leave a comment

Egoisme Lenyapkan Nilai-nilaiPancasila